Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Universitas Negeri Malang
 
Home > Artikel > Detil artikel

Detil Artikel

Edisi : Vol.1, No.1 (2011)
Judul : PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM
Penulis : UJANG MANSUR
Abstrak :


Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 memberikan warna baru dalam tatanan politik dan sistem politik di
Indonesia terutama berkaitan dengan seluruh proses politik di daerah. Salah satu
yang mewarnai perubahan dalam menegakkan demokrasi tersebut ialah Pilkada
Langsung.
Pilkada Langsung adalah suatu proses pemilihan untuk memilih Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk
daerah setempat yang memenuhi syarat. Pada dasarnya Pilkada langsung itu
sendiri tidak bisa dipisahkan dari aspek Politik Hukum. Politik hukum diartikan
sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan
sedang dan telah berlaku bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Nilai-nilai yang hendak dicapai
dalam hal ini ialah nilai-nilai demokratis yang mampu menciptakan kesejahteraan
rakyat.
Penelitian berjudul Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan
ditinjau dari Aspek Politik Hukum bertujuan untuk (1) mengetahui pihak-pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan (2)
mengetahui tahapan pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan (3)
mengetahui pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan (4) mengetahui
kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten
Pasuruan(5) mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan (6)
mengetahui pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ditinjau dari aspek
politik hukum.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif yang bersifat deskritif yakni dengan melakukan pengamatan wawancara
dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPUD Kabupaten
Pasuruan Anggota KPUD Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Kabupaten
Pasuruan.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) pihak-pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri atas KPUD Kabupaten
Pasuruan Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Pasuruan PPKPPS dan KPPS
pasangan calon pemilih aparat keamanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (2)
tahapan pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri atas tahap
persiapan dan tahap pelaksanaan (3) pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten
Pasuruan mengacu pada tahapan yang telah di rencanakan sebelumnya sesuai
dengan Keputusan KPUD Kabupaten Pasuruan No. 01 Tahun 2007 tentang
ii
Tahapan dan Program Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan (4)
Kendala-kendala dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri
atas Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) KPUD Kabupaten Pasuruan dalam
pembuatan regulasi/aturan dalam pembuatan Undang-Undang terbatasnya dana
Pilkada Langsung rendahnya pemahaman masyarakat tentang Pilkada adanya
budaya politik masyarakat yang bersifat apatisme dan memilih golput (5) upaya
untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada
Langsung Kabupaten Pasuruan ialah mengangkat ahli hukum untuk membuat
aturan-aturan Pilkada di Kabupaten Pasuruan menambah dana Pilkada Langsung
dari APBD dan sumbangan donatur meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat yang memiliki sifat
apatisme dan memilih golput KPUD Kabupaten Pasuruan berkoordinasi dengan
pemerintah Kabupaten Pasuruan dinas kependudukan PPK dan PPS setempat (6)
ditinjau dari aspek politik hukum pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten
Pasuruan yang merupakan bentuk dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah
Nomor 06 Tahun 2005 belum sepenuhnya menciptakan nilai-nilai demokratis yang
semestinya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat yang
hanya mencapai 704.968 atau 705% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang
berjumlah 1.076.747 jiwa serta kurangnya kepatuhan hukum dari masyarakat
Kabupaten Pasuruan.

Kata Kunci : Pilkada Langsung Politik Hukum Pelaksanaan.
Full Text :

Kembali